Kamis, 23 Juni 2011

PKS Persilakan KPK Tangkap Nunun

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius menangkap Nunun Nurbaeti, tersangka kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 silam. Bila KPK serius, menurut Mahfudz, malam ini juga Nunun bisa ditangkap.

"Saya yakin KPK tahu Nunun itu di mana. Persoalannya mau atau tidak KPK Saya khawatir KPK melebarkan persoalan. Saya juga yakin ada kendala tertentu yang tidak bisa ditembus KPK," jelas Mahfudz dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).

Keinginan KPK meminta bantuan Adang Daradjatun, suami Nunun, menurut Mahfudz ada keinginan KPK melebarkan masalah. Sebab, menurut Mahfudz, tugas KPK-lah yang membersihkan, menangkap, dan memvonis para koruptor.

"Ketika KPK tidak mampu, jangan wilayah kotor dilebarin sehingga tetangga diajak membersihkan. Saya melihat KPK begitu," ujarnya. Karena itu, Mahfudz berharap KPK menggunakan alat penyadapnya yang canggih itu. Lantas, ia juga meminta agar tidak melebarkan masalah Nunun kepada PKS. Karena itu adalah tugas KPK. "ltu bukan tugasnya PKS, bukan kami tidak peduli," tambahnya lagi.(BJK/ANS)

Senin, 20 Juni 2011

PKS: Stop Pengiriman TKW Informal

20/6/2011 | 19 Rajab 1432 H | Hits: 278
Oleh: Tim dakwatuna.com

Mahfudz Siddiq (metrotvnews)

dakwatuna.com – Jakarta. Kasus tenaga kerja wanita yang dihukum pancung Sabtu (18/6/2011) di Arab Saudi, Ruyati binti Satubi, adalah sebuah gambaran problem yang kompleks tentang tenaga kerja Indonesia (TKI). Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, Minggu (19/6/2011).

Di sisi hilir, hal ini mengindikasikan persoalan diplomasi dan perlindungan WNI yang masih lemah. Namun di sisi hulu, menurut Mahfudz Siddiq, adalah lemahnya sistem perekrutan dan penempatan TKI. Jadi, Mahfudz menyarankan Kemenakertrans, BNP2TKI dan Kemlu harus dievaluasi. Kasus ini dianggapnya nyaris tidak jadi wacana dan agenda, seperti terabaikan.

“Sekali lagi saya mendesak penghentian pengiriman TKW sektor informal selama pemerintah belum tuntas benahi sistem perekrutan, pengiriman, penempatan, dan perlindungannya. Saudi dan Malaysia sampai dengan sekarang tetap tidak mau buat MoU G to G. Masih banyak peluang untuk TKI sektor formal,” Mahfud menandaskan.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat Migrant Care menilai hal tersebut keteledoran pemerintah dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengevaluasi semua lembaga terkait perlindungan TKI di luar negeri. Migrant Care juga mendesak agar dilakukan evaluasi kinerja (dan jika perlu pencopotan) terhadap para pejabat yang terkait dengan keteledoran kasus ini, seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Kepala BNP2TKI, dan Duta Besar RI untuk Arab Saudi. (Tribunnews.com/Rachmat Hidayat)