Liga Arab Tolak Proposal AS Terkait Palestina

23 Desember 2013. KAIRO-- Liga Arab menolak proposal yang dilayangkan Amerika Serikat awal bulan ini terkait masalah Palestina. Proposal yang diajukan AS, memungkinkan penempatan tentara Israel di perbatasan timur Palestina di masa depan. Dalam pertemuan daruratnya dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas Sabtu (21/12), Ketua Liga Arab Nabil Elaraby mengatakan, tak ada kesepakatan damai yang akan berlangsung jika tentara Israel terus hadir ke Palestina. Namun resolusi yang dibacakan Elaraby usai pertemuan tak mencakup pernyataan kerasnya tersebut. Sebelumnya, para pejabat Palestina mengatakan Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengusulkan pasukan Israel untuk mengontrol wilayah perbatasan Palestina di Lembah Yordan. Pengontrolan wilayah dilakukan dalam kurun waktu sekurangnya 10 tahun. Hal tersebut menurut Kerry untuk mengatasi potensi masuknya militan dan senjata ke wilayah tersebut. Dalam usulan keamanan AS terhadap Palestina diutarakan mengenai tawaran AS untuk memenuhi cita-cita ekspansionis Israel. Proposal menjamin wilayah lembah Yordan, terus dalam kontrol Israel demi dalih keamanan. Kerry mengatakan, AS telah melakukan beberapa pemikiran mengenai pengaturan keamanan di wilayah Palestina. Namun ia tak merinci jelas pemikiran-pemikiran tersebut. Kerry juga memprediksi kesepakatan damai Palestina dan Israel bisa tercapai April tahun depan. Abbas menyatakan menolak gagasan AS untuk menempatkan pasukan Israel di Lembah Yordan. Namun Abbas mengatakan, ia bisa menerima pengerahan pasukan AS di wilayah tersebut. (Republika)

Korut Usul Dialog dengan AS

Senin, 17 Juni 2013. SEOUL -- Korea Utara telah mengusulkan pembicaraan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat bertujuan untuk membicarakan program senjata nuklir dan mengurangi ketegangan pada semenanjung, kata media pemerintah, Ahad (16/6). "Kami mengusulkan pembicaraan tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas di kawasan serta meredakan ketegangan di semenanjung Korea," kata KomisiPertahanan Nasional Korea Utara yang berpengaruh dalam satu pernyataan yang disiarkan Korean Central News Agency (KCNA). Korea Utara bersedia untuk melakukan "diskusi serius mengenai berbagai isu, termasuk tujuan AS untuk mencapai dunia yang bebas dari senjata nuklir", katanya, dan mendesak AS untuk mengatur waktu serta tempat bagi pembicaraan itu. "AS tidak harus menyebutkan setiap pra-kondisi bagi pembicaraan jika benar-benar tertarik dalam memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk daratan AS," katanya. Negara komunis bersenjata nuklir itu mengatakan berkomitmen untuk denuklirisasi di semenanjung tetapi membela persenjataan atom mereka sebagai "langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri" terhadap apa yang disebutnya ancaman militer dan nuklir dari AS. "Status kami adalah negara bersenjata nuklir akan dipertahankan ... sampai ancaman nuklir dari luar benar-benar akan berakhir," katanya, dan mendesak AS untuk menghentikan ancaman yang dirasakan dan memo semua sanksi terhadap Korea Utara. "Situasi sekarang tergantung pada bagaimana bertanggung jawab pada pilihan-pilihan yang AS akan buat," katanya. Ketegangan telah memuncak di semenanjung karena uji ketiga nuklir Korea Utara pada Februari yang memicu sanksi baru PBB dan kemudian memicu ancaman marah dari Pyongyang termasuk serangan nuklir terhadap Seoul dan Washington. Satu pertemuan tingkat tinggi yang jarang terjadi antara dua Korea - dijadwalkan untuk dilangsungkan pada 12 dan 13 Juni untuk membahas pelonggaran ketegangan - namun kemudian dibatalkan pada Selasa karena pertikaian mengenai protokol. (republika)

PKS: Stop Pengiriman TKW Informal

Nasional

20/6/2011 | 19 Rajab 1432 H | Hits: 278

Oleh: Tim dakwatuna.com

---

0digg

0

email

print

Mahfudz Siddiq (metrotvnews)

dakwatuna.com – Jakarta. Kasus tenaga kerja wanita yang dihukum pancung Sabtu (18/6/2011) di Arab Saudi, Ruyati binti Satubi, adalah sebuah gambaran problem yang kompleks tentang tenaga kerja Indonesia (TKI). Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, Minggu (19/6/2011).

Di sisi hilir, hal ini mengindikasikan persoalan diplomasi dan perlindungan WNI yang masih lemah. Namun di sisi hulu, menurut Mahfudz Siddiq, adalah lemahnya sistem perekrutan dan penempatan TKI. Jadi, Mahfudz menyarankan Kemenakertrans, BNP2TKI dan Kemlu harus dievaluasi. Kasus ini dianggapnya nyaris tidak jadi wacana dan agenda, seperti terabaikan.

“Sekali lagi saya mendesak penghentian pengiriman TKW sektor informal selama pemerintah belum tuntas benahi sistem perekrutan, pengiriman, penempatan, dan perlindungannya. Saudi dan Malaysia sampai dengan sekarang tetap tidak mau buat MoU G to G. Masih banyak peluang untuk TKI sektor formal,” Mahfud menandaskan.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat Migrant Care menilai hal tersebut keteledoran pemerintah dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengevaluasi semua lembaga terkait perlindungan TKI di luar negeri. Migrant Care juga mendesak agar dilakukan evaluasi kinerja (dan jika perlu pencopotan) terhadap para pejabat yang terkait dengan keteledoran kasus ini, seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Kepala BNP2TKI, dan Duta Besar RI untuk Arab Saudi. (Tribunnews.com/Rachmat Hidayat)